Undang-Undang No. 32 tentang Pemerintah Daerah perlu memerhatikan banyak aspek karena Indonesia sebagai wilayah yang sangat luas dan memiliki potensi dan kondisi yang berbeda-beda. Perlu adanya pendekatan pengelolaan pembangunan melalui perencanaan tata ruang secara nasional, kabupaten/kota, dan ke depan diperlukan adanya tata ruang pada tingkat perdesaan. Perencanaan ini pun perlu melibatkan stakeholders terutama pendekatan politik dalam mengawasi setiap program, sehingga makna otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tercapai.

Melalui undang-undang otonomi daerah tersebut sistem pemerintah yang sebelumnya bersifat sentralistik direformasi sehingga bobot pembangunan didesentralisasi ke pemerintahan kabupaten dan kota dengan harapan efisiensi dan kualitas pembangunan nasional akan semakin meningkat. Asumsi mendasari ini dengan menggeser bobot pembangunan ke daerah maka proses pembangunan akan semakin dekat dengan masyarakat dan lingkungan, sehingga pengambilan keputusan tentang strategi pembangunan dan pelaksanaannya akan lebih sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat.

Pembangunan yang menitikberatkan pada pembangunan masyarakat, dituntut adanya pola pendekatan pada masyarakat. Pembangunan sebenarnya adalah pembangunan yang berasal dari, oleh, dan untuk masyarakat, sehingga diperlukan penataan yang dapat menunjang pembangunan berkelanjutan. Untuk menunjang pembangunan tersebut diperlukan adanya sumber dana pemerintah dengan mendatangkan investor, sehingga mampu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan. 

Dalam buku ini dijelaskan pengembangan wilayah dan penataan ruang berbasis lingkungan menuju kota masa depan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Pendekatan politik sebagai solusi dalam mendalami peran serta semua masyarakat dalam pembangunan, sehingga menghasilkan pola pendekatan masyarakat menuju masyarakat berdaya, mandiri secara berkelanjutan.