Untuk mendukung terciptanya Indonesia sehat, maka penyelenggaraan pembangunan kesehatan salah satunya perlu didukung oleh pengembangan tenaga kesehatan yang bersifat multidisiplin, lintas program, dan serta lintas sektoral. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu tenaga kesehatan, melalui tiga upaya pokok yaitu: penyusunan kebijakan dan rencana, pendayagunaan dan pendidikan serta pelatihan tenaga kesehatan di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota ditujukan untuk menciptakan dan mempertahankan provinsi, kabupaten/kota sehat dengan menerapkan pembangunan berwawasan kesehatan.

 

Dalam konteks otonorni daerah, ketersediaan sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas dan profesional sangat menentukan keberhasilan penerapan pelayanan kesehatan dalam era desentralisasi. Namun fakta yang terjadi menunjukkan bahwa dari segi jumlah, jenis, kualifikasi, dan penyebaran SDM kesehatan yang tersedia, baik manajerial maupun teknis, masih belum memadai, khususnya tenaga kesehatan strategis maupun fungsional. Walaupun dalam tatanan otonomi daerah, masing-masing daerah memiliki kewenangan untuk menentukan sendiri kebutuhan, melakukan recruitment, dan mempertahankan agar terjamin keseimbangan distribusi SDM kesehatan antardaerah, melalui pengembangan kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan SDM kesehatan, dan pengembangan model-model alternatif pendayagunaan SDM kesehatan. Namun, kewenangan tersebut tidak disertai dengan prosedur atau mekanisme kewenangan yang jelas, termasuk pengembangan SDM kesehatan belum begitu berjalan secara efektif.