Wajib Pajak sebagai pihak pembayar pajak dan Direktorat Jenderal Pajak sebagai pihak yang mengawasi kewajiban perpajakan, berada dalam posisi yang berlawanan. Perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak tersebut seringkali menimbulkan sengketa. Untuk menegakkan keadilan di bidang perpajakan serta demi terciptanya kepastian hukum, maka suatu sistem penyelesaian sengketa pajak mutlak diperlukan. Buku ini memberikan informasi terkini tentang bagaimana sistem penyelesaian sengketa pajak berjalan. Sebagai rujukan adalah Undang-undang KUP, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Dirjen Pajak yang relevan dan masih berlaku saat ini.