1. NORMALISASI INDONESIA-CHINA 1990: ANALISIS TIGA LEVEL
Buku ini menjelaskan alas an normalisasi Indonesia dengan China pada tahun 1990 melalui analisis tiga level. Peristiwa penting dalam kebijakan luar negeri Indonesia pada tahun 1990 adalah pemulihan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat China (RRC) pada bulan Agustus. Hubungan telah ditangguhkan oleh Indonesia pada tahun 1967. Jakarta menuduh China terlibat dalam kudeta yang gagal terhadap Partai Komunis Indonesia. Keputusan Indonesia dapat dijelaskan melalui tiga tingkat analisis, Pertama, keputusan Jakarta untuk menormalisasi hubungannya dengan Beijing dipengaruhi oleh perubahan lingkungan regional. Runtuhnya komunisme di Eropa Timur kemungkinan besar akan berdampak besar pada negara-negara komunis di Asia, termasuk China. Apalagi, sejak meninggalnya Mao Zedong pada tahun 1976, China memasuki era baru dalam hubungan luar negerinya. Pada analisis tingkat kedua, kepentingan nasional Indonesia dianggap penting dalam proses normalisasi. Niat Jakarta untuk memulihkan hubungan dipengaruhi oleh upaya pemerintah untuk menerapkan kebijakan luar negeri yang aktif dan aktif; mencari kepemimpinan dalam Gerakan Non-Blok; untuk memecahkan masalah orang Tionghoa perantauan; dan untuk meningkatkan manfaat dari perdagangan langsung. Terakhir, keputusan Jakarta diambil berdasarkan perhitungan pemerintah Soeharto mengenai untung ruginya normalisasi dengan China.

2. DAMPAK UTANG LUAR NEGERI TERHADAP POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA
Ketergantungan Indonesia terhadap utang luar negeri akan berdampak pada perilaku Indonesia dalam hubungan bilateral dan perilaku di dunia internasional. Utang yang besar sampai sekitar Rp 7000 Trilyun baik dari pemerintah maupun dari swasta membuat Indonesia bergantung pada luar negeri karena harus membayar utangnya secara disiplin. Utang besar ini menyedot APBN setiap tahun. Dampaknya terhadap Indonesia jelas bahwa besarnya utang tersebut akan berdampak pada implementasi politik luar negeri Indonesia. Pertama, Indonesia mempertahankan hubungan luar negerinya secara positif dengan negara kreditur. Hubungan bilateral dengan negara kreditur berjalan lancar bahkan di beberapa bidang meningkat. Hubungan Indonesia dengan Singapura menjadi bukti adanya hubungan bilateral yang positif. Dampak kedua, kalau pada politik luar negeri Indonesia yang pertama menunjukkan kedekatan dan bahkan hubungan positif dengan negara kreditor dan lembaga pemberi bantuan, maka dampak kedua adalah sikap Indonesia yang menghindari konflik. Secara umum, dapat dikatakan bahwa hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara kredit relatif stabil. Hampir dapat dikatakan bahwa pada periode 2014 hingga 2022 tidak ada konflik yang mengharuskan Indonesia untuk berhadapan secara frontal dengan negara-negara tersebut.Dampak ketiga adalah semakin berkurangnya daya kritis Indonesia dalam berhadapan dengan para kreditor. Politik luar negeri yang semula bebas aktif dalam mencapai kepentingan Indonesia mulai mendapatkan beban dengan adanya utang meskipun diklaim Indonesia pada posisi saat ini secara ekonomi sehat.

3. DINAMIKA DEMOKRASI, PEMILU DAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA
Buku ini memuat berbagai pemikiran dan perspektif mengenai demokrasi, pemilihan umum dan otonomi daerah. Demokrasi di Indonesia masih berada dalam tahap konsolidasi sehingga masih banyak persoalan di dalamnya. Salah satu contohnya mengenai masih dinamika ideologi dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Demikian juga mengenai demokrasi yang muncul di Indonesia seperti halnya negara-negara di Asia apakah disebabkan menguatkan globalisasi nilai-nilai demokrasi. Dalam bagian lain buku ini menyentuh bagaimana kualitas pemilihan umum yang ada di Indonesia dan bagaimana cara meningkatkan kualitasnya. Demikian juga pilkada di daerah menjadi sorotan seperti yang muncul dalam kajian mendalam mengenai politik identitas dalam pemilihan kepala desa. Bagaimana juga peran perempuan dalam politik menjadi salah satu sorotan dalam bunga ramai artikel buku ini. Isu-isun yang terkait dengan otonomi daerah juga menjadi sorotan dalam buku ini. Bagaimana pula implementasi otonomi daerah di Indonesia. Sebagian dari karya mahasiswa dan dosen di Program Studi Magister Ilmu Politik ini juga menyentuh mengenai otonomi khusus Papua, isu yang juga menjadi sorotan dunia internasional. Disamping isu-isu demokrasi dan pemilu, salah satu kajian dalam buku ini menyentuh perdebatan mengenai tafsir Pancasila dimana norma Islam sebagai Fondasi “Politik Halal” dalam pemilihan umum di Indonesia. Dua kajian dalam buku ini juga menyentuh isu pemilihan umum terkait COVID-19 serta peran Muhammadiyah dan Negara di era COVID-19.

4. PERAN RELAWAN DALAM PEMILIHAN PRESIDEN 2014
Penulisan buku ini adalah untuk mengetahui peran relawan dalam pemenangan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tahun 2014 Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Dari kajian terungkap para relawan ini bergerak tanpa selalu dalam kendali formal struktural pendukung Jokowi-JK namun bergerak secara bebas dan dinamis dengan fokus memenangkan pasangan yang didukungnya. Dari kajian ini terungkap bahwa para relawan hadir karena figur Jokowi dianggap dapat dipercayai dan memberikan harapan. Relawan yang merupakan gerakan sosial ini sifatnya temporer namun sebagian dari relawan melakukan pendampingan sampai Jokowi menjadi presiden Relawan melakukan kampanye secara langsung di lapangan dan juga secara virtual. Selain berkampanye langsung para relawan juga melakukan pengawalan pada hasil pemilu sehingga penghitungan suara di tingkat tempat pemungutan suara dikawal sampai dengan Komisi Pemilihan Umum di Jakarta. Secara ringkat para relawan ini berperan memperkuat Kampanye Jokowi-JK, meningkatkan Kualitas Pilpres, memunculkan Harapan dan Solidaritas Politik Baru, mengawal Hasil Pilpres, alat Kontrol Pemerintah dan menjadi pijakan ke untuk meraih sejumlah jabatan di dalam pemerintahan.

5. Diplomasi Kesehatan Global Indonesia Masa Pandemi COVID-19
Pandemi COVID-19 telah mendorong berbagai negara memperhatikan aspek kesehatan dalam diplomasinya. Forum internasional seperti Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menunjukkan perannya yang diperlukan oleh dunia saat COVID-19 berkecamuk. Indonesia memanfaatkan forum multilateral untuk menggaungkan prinsip dalam diplomasi kesehatan global yakni “kesehatan untuk semua”. Keterlibatan Indonesia untuk aktif dalam tata kelola kesehatan global antara lain didasari dari tujuan politik luar negeri Indonesia dalam ikut berpartisipasi dalam mewujudkan perdamaian dunia. Forum multilateral ini menjadi sasaran dalam diplomasi kesehatan global Indonesia. WHO dan lembaga terkaitnya yakni Koalisi untuk Inovasi Kesiapsiagaan Wabah (CEPI), dan Aliansi Global Untuk Vaksin dan Imunisasi atau GAVI menjadi tumpuan Indonesia. Diplomasi vaksin Indonesia dapat diformulasikan sebagai diplomasi untuk mendapatkan vaksin secara multilateral dan bilateral. Diplomasi vaksin dilakukan melalui forum multilateral seperti COVAX Facility agar mendapatkan vaksin gratis. Kebijakan Indonesia untuk terlibat dalam COVAX Facility sebagai bagian dari lembaga terkait WHO ini menjadikan Indonesia mendapatkan pasokan vaksin dari berbagai jenis. Indonesia mendapatkan akses vaksin bersubsidi penuh (free of charge) untuk 20% populasi atau 54 juta penduduk atau sejumlah sekitar 108 juta dosis vaksin pada akhir 2021. Dipomasi vaksin Indonesia juga dilakukan melalui jalur bilateral yakni antara lain kerjasama dengan China dalam uji klinis Sinovac serta sekaligus pembelian vaksin ini.