6. Hubungan Internasional di Asia Timur
Asia Timur merupakan kawasan penting di dunia karena pada dua dasa warsa terakhir melahirkan negara besar seperti China. Kawasan ini juga menjadi wadah bagi sub-kawasan yang tidak kurang pentingnya dalam Hubungan Internasional di Asia Timur yakni Asia Tenggara. Buku ini mencoba menjelaskan bagaimana pendekatan konseptual dalam memahami Hubungan Internasional di Asia Timur. Kemudian sejumlah bagian dari buku ini menjelaskan isu-isu penting Hubungan Internasional di Asia Timur mulai dari isu-isu keamanan tradisional seperti persaingan militer dan sengketa perbatasan terutama di Laut China Selatan. Buku ini juga menyentuh isu penting dampak globalisasi ekonomi di kawasan Asia Timur dan isu-isu keamanan non tradisional seperti terorisme, perdagangan manusia termasuk ancaman COVID-19.

7. Diplomasi Ekonomi Indonesia di Asia Tengah
Diplomasi ekonomi dilakukan berbagai negara di dunia ini untuk meningkatkan kekuatan nasional termasuk di bidang ekonomi dan perdagangan yang akan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Dalam berbagai kesempatan Presiden Joko Widodo menekankan bahwa para diplomat Indonesia perlu mempraktekan apa yang disebut sebagai diplomasi ekonomi karena manfaatnya akan langsung dirasakan masyarakat. Salah satu kawasan yang dapat dijadikan target dalam diplomasi itu adalah kawasan Asia Tengah. Wilayah ini memiliki potensi untuk meningkatkan ekspor dan investasi karena selama ini tidak begitu mendapat perhatian. Kawasan ini terdiri dari beberapa negara yang sedang giat dalam pembangunan ekonominya yakni Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Diplomasi ekonomi Indonesia dalam pendekatan konseptual dilakukan dalam berapa tahap mulai dari tahap “Salesmanship” , “Networking” , “Image Building” dan “Regulatory Management”. Selain itu perlu dilakukannya melalui diplomasi multi level dan multi actor di Asia Tengah

8. Dinamika Timur Tengah
Timur Tengah adalah kawasan yang selalu dinamis sepanjang abad ini. Di pusaran isu Timur Tengah adalah masalah nasib bangsa Palestina yang masih diduduki Israel sejak 1948. Perundingan damai yang bermula di Madrid telah menghasilkan kesepakatan, tetapi tidak cukup untuk membuat Palestina bebas dari belenggu Israel. Selain isu Palestina, perang di Irak pada 1990 masih menyisakan masalah besar hingga ketika sudah lepas dari Saddam Hussein. Selain isu Palestina dan Irak, isu kepemimpinan di Timur T

9. Hubungan Internasional Abad ke-21
Hubungan internasional abad ke-20 ditandai dengan polarisasi dunia menjadi dua kutub raksasa yakni Blok Barat dan Timur. Blok Barat merupakan aktualisasi ajaran liberalisme dan kapitalisme. Setelah Perang Dunia II, Blok Barat dipimpin Amerika Serikat yang menghendaki ajaran komunis yang dibawa Blok Timur tidak menguasai dunia. Kemudian muncullah model bipolar dengan kelahiran konsep balance of power (perimbangan kekuatan). Sementara Hubungan Internasional abad ke-21 mengalami perubahan signifikan dimana antara lain kawasan Asia akan memainkan peran penting di dunia. China yang merupakan kekuatan baru di dunia akan mengambil peran sebagai negara adidaya setelah hancurnya Uni Soviet. Untuk pertama kali dalam 200 tahun umat manusia takkan memiliki dunia unipolar dengan satu kekuatan ekonomi, politik atau militer yang dominan seperti hal yang terjadi pada abad ke-19 dengan Inggris dan pada abad ke-20 dengan kekuatan Amerika Serikat. Namun abad ke-21 pertarungan ideologi tidak menjadi dominan di tengah arus globalisasi yang semakin deras. Isu penting abad ke-21 adalah hak asasi manusia, demokrasi dan pertarungan nilai-nilai bangsa. Untuk memahami semua itu kerangka analisa diperlukan seperti diuraikan buku ini termasuk untuk analisa politik luar negeri dan ekonomi internasional serta komunikasi internasional. Asep Setiawan menyelesaikan studi Hubungan Internasional di Universitas Padjadjaran dan melanjutkan pasca sarjana di Universitas Birmingham, Inggris untuk jurusan International Studies. Di tangannya telah lahir buku berjudul Politik Luar Negeri Indonesia (2012).

10. Politik Luar Negeri Indonesia
Prinsip ideal politik luar negeri Indonesia telah dinyatakan sebagai “bebas dan aktif”. Prinsip ini dikemukakan pertama kali pada bulan September 1948 oleh Almarhum Mohammad Hatta, Wakil Presiden yang pertama kali merangkap Perdana Menteri. Prinsip bebas dan aktif ini dipilih untuk menolak tuntutan sayap kiri agar Republik berpihak pada Uni Soviet, dengan demikian juga untuk menghindarkan diri dari tuduhan Belanda, dan juga untuk membuat jarak dengan Amerika Serikat. Disamping itu juga dimaksudkan sebagai upaya mendefinisikan peranan yang tepat bagi Indonesia dalam konflik antara dua negara besar. Pengelolaan tertib kawasan Asia Tenggara seperti yang dikehendaki Indonesia diikuti pula dengan pendekatan baru terhadap wilayah-wilayah lain, isyu-isyu internasional dan lembaga-lembaga internasional. Prinsip Lingkaran Konsentris (concentric circle) merupakan salah satu faktor yang turut mempengaruhi politik luar negeri Indonesia saat ini. Prinsip Lingkaran Konsentris mencerminkan pola penyusunan prioritas dalam praktek politik luar negeri sehingga mampu memberikan kontribusi optimal terhadap pembangunan nasional. Di dalam Lingkaran Konsentris inilah Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya menempati lingkaran terdalam yang bermakna kawasan Asia Tenggara menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan politik luar negeri RI semenjak Orde Baru Berkuasa. Berdasarkan Prinsip Lingkaran Konsentris inilah Indonesia berusaha mewujudkan stabilitas politik dan keamanan serta kerjasama antar negara-negara di wilayah Asia Tenggara khususnya dalam kerangka ASEAN.