Buku ini sangat penulis sarankan untuk dibaca oleh bakal pasangan calon yang akan maju dalam pemilukada, penyelenggara pemilu dan jajaran akademisi dan praktisi, baik di bidang kepemiluan atau di luar kepemiluan, dan masyarakat luas yang mau memperdalam kerangka hukum acara penyelesaian sengketa pemilu sekaligus ilmu kepemiluan. Buku ini didasarkan pada penelitian penulis tahun 2011 guna mendapatkan gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kerangka hukum penyelesaian sengketa yang dibahas pada buku ini tidak sebatas pada pembahasan kerangka hukum acara seperti yang sudah biasa dibahas di fakultas-fakultas Hukum, melainkan pembahasan menggunakan pendekatan kepemiluan yang sedikit orang menguasai. Selain itu, dalam buku ini ada pembahasan kasus-kasus yang disertai dengan analisis dan anotasi dari penulis. Sekali lagi, pembahasan kasus-kasus juga menggunakan pendekatan ilmu kepemiluan yang selama ini penulis geluti. 

Kasus-kasus yang dibahas berfokus pada keputusan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemilukada yang di kemudian hari disengketakan ke Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi. Pada faktanya, banyak putusan dari Peradilan Tata Usaha Negara dan ada juga putusan Mahkamah Konstitusi yang sempat juga tidak dilaksanakan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. Di dalam saran pada bab penutup, penulis menjelaskan upaya yang dapat dilakukan sebagai strategi untuk mengefektifkan pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi termasuk pengenaan sanksi pidana.