Mutu pelayanan publik yang menjadi fokus pembahasan dalam buku ini, dilatari oleh kondisi faktual bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah untuk meningkatkan mutu pelayanan publik, baik melalui reformasi, desentralisasi, revitalisasi, reposisi, dan regulasi maupun pengawasan. Namun sampai detik ini ternyata belum memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan. Bahkan di lapangan kita menyaksikan kondisi yang sangat kontras dari harapan. Padahal pelayanan publik memainkan peranan yang sangat vital. Melalui penyelenggaraan pelayanan publik dapat digunakan sebagai titik masuk (entry point) dan penggerak utama (prime mover) dalam reformasi birokrasi di Indonesia guna mewujudkan good governance.