Pergeseran paradigma publik mengenai kebijakan berdasarkan opini ke bukti yang berkualitas (sistematis, rasional, dan kritis) sudah terjadi di Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya kebijakan yang didasarkan pada media sosial, foto, teks surat, file resmi, surat kabar, internet, dan pemikiran pakar. Keutamaan dari sebuah bukti adalah harus dapat dikomunikasikan, artinya dalam proses pembuatan kebijakan diperlukan bukti-bukti yang bisa disampaikan dengan baik, khususnya antara pembuat data (researcher) dengan pembuat kebijakan (policy maker). Dalam buku ini, penulis membagi menjadi empat bab dengan topik pembahasan yang mendasar, dimulai dari fokus utama yang bersifat umum tentang kebijakan publik ke topik khusus tentang kebijakan kesehatan berbasis penelitian, sebagai berikut. 

 

Pertama, tentang kebijakan publik yang terbagi menjadi enam subbab, di antaranya: kebijakan publik, proses kebijakan publik, formulasi, impelementasi, dan evaluasi kebijakan. Kedua, pada bab ini dijelaskan secara khusus tentang pengertian kebijakan kesehatan dan implemetasi kebijakan kesehatan di Indonesia. Pada subbab kebijakan kesehatan di Indonesia diberikan beberapa studi kasus untuk menjelaskan secara terperinci tentang pengertian dan perbedaan dari kebijakan publik dan kebijakan kesehatan. Selain itu, penulis juga memberikan penjelasan tentang rekomendasi dan advokasi kebijakan kesehatan beserta contohnya. Ketiga, terdapat beberapa subbab penjelasan tentang pengertian bukti dan perumusan kebijakan kesehatan berbasis bukti penelitian. Subbab tersebut terdiri atas pengertian bukti, evidence-based policy making, dan pemahaman tentang bukti oleh peneliti dan pembuat kebijakan. Keempat, pembahasan tentang rekomendasi kebijakan, policy brief, policy paper, policy memo, makalah kebijakan, artikel kebijakan disertai dengan contohnya. Kelima, rangkuman yang mempermudah pembaca dalam memahami secara singkat, tetapi padat keseluruhan isi buku.