Sejak dibukanya kran reformasi, masyarakat Indonesia memiliki kebebasan dalam mengeluarkan berpendapat dengan bebas tanpa dihantui rasa ketakutan akan ditangkap oleh Laksusda (Pelaksana Khusus Daerah) atau semacamnya, yang pada saat rezim Soeharto berkuasa, institusi ini di bawah garis komando langsung Pangkopkamtib, atau ditangkap lalu dipenjarakan tanpa di proses ke Pengadilan.

 

Hal itu membuat inspirasi tersendiri bagi sosok Zamzami A Karim dalam menorehkan tinta penanya dalam tulisan-tulisan yang produktif, dalam bentuk kajian dan pengamatan di bidang sosial politik khususnya di Kepulauan Riau, yang waktu itu sedang bersiap diri untuk memproklamirkan dirinya menjadi Propinsi yang Ke- 33, dari propinsi-propinsi lain di Indonesia, dan secara resmi berpisah dari Propinsi induk yakni Propinsi Riau, yang beribukota-kan Pekanbaru.

 

Reformasi yang sudah dibuka tersebut berimbas pada muatan politik lokal di Propinsi Kepulauan Riau, oleh penulis yang produktif ini satu demi satu ditulis dengan cermat dan dimuat pada media cetak yang terbit ke Propinsi Kepri, bertitik tolak dari hasil pengamatan seorang Zamzami A Karim itu, lalu buku ini disusun berdasarkan peristiwa yang terekam dalam tulisan-tulisan, dari permasalahan Otonomi daerah, Pemerintahan Propinsi yang baru itu, hingga masalah pertikaian perbatasan dan kawasan perbatasan dan pesisir di sekitar wilayah propinsi yang lebih luasan lautannya dari pada daratannya itu. Hingga menjejas pada persoalan legislatif yang berada di wilayah kota Tanjungpinang yang merupakan kota di mana ibukota Propinsi Kepulauan Riau berada.