Peranan pajak sangat penting dalam mendorong bergeraknya laju roda pemerintahan karena penerimaan terbesar dalam APBN kita bersumber dari pajak. Dalam Pasal 23A UUD 1945 Pajak, menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Demikian juga menurut pendapat para ahli bahwa pajak memang mempunyai sifat memaksa. Sifat memaksa pajak tersebut harus berdasarkan undang-undang. Secara alamiah, manusia akan merasa berat untuk membayar pajak sedangkan pemerintah diberi wewenang oleh konstitusi untuk memaksa rakyat yang telah memenuhi syarat untuk membayar pajak. Dalam kondisi tersebut perlu adanya aturan main yang disepakati bersama, yaitu undang-undang pajak. Undang-undang pajak dapat dikelompokkan sebagai undang-undang pajak formal dan undang-undang pajak material.