Kebijakan otonomi daerah pada dasarnya diarahkan untuk mendorong peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Kedekatan organisasi pemerintah pada level daerah diharapkan lebih mampu menerima aspirasi masyarakat tentang pelayanan apa yang sebenarnya dibutuhkan. Oleh karena itu diharapkan ada input yang diperoleh dalam rangka perencanaan pembangunan, sehingga tidak ada kesenjangan antara perencanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah baik program dan anggaran dengan kebutuhan riil masyarakat.

Buku ini ditulis dengan bahasa yang mudah untuk dipahami dilengkapi dengan teori-teori dan fakta penelitian modal sumber daya manusia dan sumber daya fisik, yang merupakan aset penting dalam pelaksanaan aktivitas pegawai dalam lingkup pemerintah daerah kaitannya dengan pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.