Perkembangan produk dan jasa perbankan yang makin kompleks serta terintegrasinya ekonomi global menuntut Bank Indonesia untuk selalu melaksanakan kebijakan dan regulasi yang tepat dan cepat sesuai dengan perkembangan situasi dan arah perbankan nasional. Sampai Desember 2012 jumlah bank di Indonesia sebanyak 120 bank umum dan 1669 BPR dengan total aset mencapai Rp4103 Triliun dan Rp66 Triliun. Aset bank umum tersebut meningkat lebih dari 100 persen dibandingkan tahun 2007 ketika krisis finansial global mulai muncul di Amerika Serikat.

 

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia pada tanggal 17 Mei 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2009. Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut : (1) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; (2) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan (3) Mengatur dan mengawasi Bank.

 

Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur Bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian. Pelaksanaan kewenangan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI). PBI tersebut biasanya dilengkapi dengan Surat Edaran Bank Indonesia yang merupakan petunjuk teknik pelaksanaannya. Selama tahun 2012, BI sudah menerbitkan 30 PBI untuk pengaturan perbankan, 23 PBI untuk peraturan moneter, dan 13 PBI untuk peraturan sistem pembayaran. Fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan tersebut selanjutnya diambil alih oleh OJK sesuai dengan UU Nomor 21 tahun 2011 yang telah disyahkan 22 November 2011. Apa saja kebijakan dan regulasi yang telah diterbitkan BI tersebut menjadi pokok bahasan utama dalam buku ini.